Saurlin P. Siagian, S.Sos., M.A., adalah akademisi, peneliti, aktivis masyarakat sipil, dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia periode 2022–2027.
Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Sumatera Utara (USU) pada 2001 dan meraih gelar magister bidang Human Rights, Development and Social Justice dari International Institute of Social Studies (ISS), Den Haag, Belanda, pada 2008.
Diplomacy Training Program
Saurlin memiliki pengalaman panjang dalam penelitian dan advokasi hak asasi manusia, khususnya terkait hak masyarakat adat, konflik agraria, perlindungan hutan, lingkungan hidup, dan keadilan ekologis. Ia juga aktif memperjuangkan perlindungan masyarakat adat serta mendorong penyelesaian konflik sumber daya alam yang berperspektif HAM.
Di Komnas HAM, ia mengemban tugas sebagai Komisioner pemantauan dan penyelidikan.
Fernando Sihotang, M.A.
merupakan akademisi, peneliti, dan praktisi yang memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun dalam bidang keberlanjutan, perubahan iklim, hak asasi manusia, pembangunan internasional, dan tata kelola global.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara (2009) dan pendidikan magister di Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg, Jerman (2018), dengan bidang kajian filsafat, hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hukum.
Dalam perjalanan profesionalnya, Fernando pernah bekerja sebagai konsultan UNICEF Indonesia untuk isu hak anak dan bisnis, konsultan pemantauan internasional pada American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA-ROLI), serta memegang berbagai posisi di Lutheran World Federation (LWF).
Saat ini, ia berkiprah sebagai dosen di BINUS University dan menjabat sebagai International Mobility Academic Section Head. Ia juga merupakan salah satu pendiri Hutan Rakyat Institute (HaRI).
Dana Prima Tarigan, dikenal sebagai Dana Tarigan, adalah aktivis lingkungan hidup dan pegiat gerakan masyarakat sipil asal Sumatera Utara. Ia memiliki pengalaman panjang dalam advokasi perlindungan lingkungan, hutan, masyarakat adat, dan keadilan ekologis.
Dana memulai aktivitas gerakan lingkungannya pada 2002 sebagai anggota Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Universitas HKBP Nommensen. Ia kemudian aktif dalam Green Student Movement dan Sahabat WALHI Sumatera Utara.
IDN Times Sumut
Dalam perjalanan organisasinya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara periode 2016–2020. Ia juga merupakan salah satu pendiri Green Justice Indonesia (GJI) dan pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Daerah WALHI Sumatera Utara. Saat ini menjabat sebagai salah satu deputi di Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta
Sarma Hutajulu, S.H. adalah seorang advokat, aktivis perempuan, pegiat hak asasi manusia, dan politikus asal Sumatera Utara. Ia memiliki pengalaman panjang dalam gerakan masyarakat sipil, advokasi hukum, perlindungan hak perempuan, serta perjuangan hak-hak buruh dan kelompok rentan.
Sarma aktif dalam berbagai organisasi sejak masa mahasiswa, termasuk Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Daerah WALHI Sumatera Utara periode 2005–2007 dan terlibat dalam kegiatan advokasi masyarakat sipil.
ResearchGate
Dalam bidang bantuan hukum, namanya tercatat dalam Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), organisasi yang bergerak dalam advokasi, penelitian, bantuan hukum, serta isu HAM dan demokrasi.
ngodata.smeru.or.id
Dalam karier politik, Sarma pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014–2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara pada 2016 dan Sekretaris Komisi A pada 2017.
Martabe Sumut
Pdt. Sumurung Samosir Harianja merupakan seorang pendeta yang memiliki rekam jejak dalam organisasi gereja dan gerakan masyarakat di Sumatera Utara. Namanya tercatat sebagai salah satu anggota badan pendiri Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), organisasi yang berdiri sejak 1985.
- Riwayat organisasi dan kegiatan
Beberapa keterlibatan yang dapat ditelusuri dari sumber publik:
KSPPM: Namanya tercantum dalam daftar badan pendiri KSPPM sejak 1985. Ia juga masih tercatat dalam daftar anggota badan pendiri pada hasil rapat umum anggota tahun 2018.
ksppm.org
Pelayanan gereja: Pada periode 2010–2014, namanya tercatat sebagai pembina Yayasan Diakonia HKBP, bersama sejumlah tokoh gereja lainnya.
diakoniahkbp.blogspot.com
World Vision Indonesia: Pada Maret 2010, ia tercatat ikut memprakarsai pertemuan antara World Vision Indonesia dan pimpinan HKI untuk membahas kerja sama program pengembangan masyarakat.
Juli 2010
HKBP: Pada 2026, ia disebut sebagai Pdt. (Purn.) Sumurung Samosir dan menjadi salah satu penggagas Pos Pelayanan HKBP Cigombong bersama Mangaratua Doloksaribu.
hkbp.or.id
Reantina Novaria Gurusinga, yang akrab disapa Kak Nova, adalah aktivis pemberdayaan perempuan di Sumatera Utara dan Direktur Perkumpulan Pemberdayaan Perempuan Pijer Podi (YAPIDI). Ia memiliki latar belakang pendidikan hukum, dengan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.).
Dalam kepemimpinannya di YAPIDI, ia terlibat dalam penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan, khususnya perempuan pedesaan. Salah satu pendekatan utama YAPIDI adalah pengembangan Credit Union (CU) sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, pendidikan, solidaritas, dan kemandirian perempuan.
Beberapa fokus kegiatan yang disuarakannya meliputi:
Pemberdayaan ekonomi perempuan, melalui penguatan Credit Union dan ekonomi berbasis komunitas.
Kesetaraan gender dan HAM, termasuk perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Pendidikan dan kepemimpinan perempuan, melalui Sekolah Perempuan Merdeka dan pengembangan kader perempuan desa.
Penguatan organisasi perempuan pedesaan, agar perempuan memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan di tingkat desa maupun ruang publik.
Pengembangan masyarakat berkelanjutan, termasuk pertanian organik dan pengembangan komunitas.